Mulai 1 Mei, JKA Tak Lagi Menanggung Desil Ini: Cara Cek dan Sanggah Desil Anda

BANDA ACEH – Rencana Pemerintah Aceh untuk membatasi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026 menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Banyak warga yang merasa khawatir setelah mengetahui bahwa status kepesertaan mereka masuk dalam kategori ekonomi mampu, yaitu Desil 8 hingga 10.

Kekhawatiran Masyarakat

Kekhawatiran ini muncul karena masyarakat merasa bahwa data yang tertera di laman resmi tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya. Banyak di antara mereka yang mengaku tengah mengalami kesulitan finansial, namun justru tercatat sebagai kelompok yang tidak lagi mendapatkan subsidi dalam skema JKA yang baru.

Respons Pemerintah Aceh

Menanggapi polemik ini, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa klasifikasi ekonomi dalam database JKA tidak bersifat tetap. Warga yang merasa tidak sesuai dengan status ekonominya memiliki hak untuk melakukan klarifikasi.

Pernyataan Wakil Gubernur

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperbarui data jika terdapat ketidaksesuaian antara status yang terdaftar di sistem dan kondisi riil di lapangan.

“Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan atau memperbarui data jika ditemukan ketidaksesuaian,” ungkap pria yang akrab disapa Dek Fadh dalam konferensi pers di Banda Aceh.

Cara Melakukan Sanggahan

Untuk melakukan sanggahan, terdapat beberapa langkah yang dapat diikuti oleh masyarakat. Dari sekitar 5,6 juta penduduk Aceh, sebanyak 5,2 juta jiwa telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dengan berbagai skema pembiayaan, termasuk sekitar 1,3 juta peserta JKA dan 2,8 juta peserta JKN.

Pemerintah Aceh juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pembaruan data jika terdapat ketidaksesuaian terkait kondisi ekonomi. Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Langkah Pertama untuk Melapor

Bagi warga yang saat melakukan pengecekan berdasarkan NIK mendapati status Desil 8, 9, atau 10 tetapi merasa keberatan karena kondisi ekonomi yang tidak memadai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melapor ke tingkat gampong.

“Apabila ada masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desilnya, silakan melakukan pembaruan data melalui pemerintah gampong. Kami akan memastikan bahwa proses ini berlangsung transparan dan adil,” tegasnya.

Proses Reaktivasi Kepesertaan

Selain itu, bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan tetapi masih memerlukan layanan kesehatan, mereka tetap dapat mengaktifkan kembali kepesertaan PBI-JK saat hendak berobat, dengan syarat melakukan pembaruan data dalam periode yang telah ditentukan.

Namun, penting bagi warga untuk melakukan pembaruan data dalam waktu yang ditentukan agar status kepesertaan mereka kembali valid.

Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Menurut Dek Fadh, penetapan status kepesertaan ini mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengelompokkan tingkat kesejahteraan warga ke dalam 10 kategori desil.

“Kami ingin menegaskan bahwa JKA tidak dihapuskan. Pemerintah hanya menyesuaikan agar bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat yang berada di Desil 8 hingga 10, yang tergolong sejahtera, diharapkan menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” papar Fadhlullah.

Indikator Penentuan Desil

Penentuan desil berdasarkan berbagai indikator, seperti:

• Kepemilikan aset
• Kondisi tempat tinggal
• Pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga
• Jumlah tanggungan
• Penghasilan

Indikator ini menjadi acuan dalam klasifikasi kesejahteraan, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 dan bersumber dari DTSEN.

Pengelompokan Desil

Dalam sistem pengelompokan, Desil 1 mencakup 10% terbawah (sangat miskin), Desil 2 hingga 4 tergolong miskin sampai rentan miskin, Desil 5 hingga 6 merupakan kelompok menengah bawah, dan Desil 7 hingga 10 termasuk dalam 30% kelompok paling sejahtera. Semakin tinggi desil, semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Perlindungan bagi Kelompok Rentan

Menurut Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026, terdapat rincian pembagian yang jelas terkait status kepesertaan. Meskipun demikian, sesuai dengan pasal yang tercantum, Pemerintah Aceh memastikan bahwa perlindungan tetap diberikan kepada seluruh masyarakat dalam kondisi tertentu, seperti penderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Mereka akan tetap dijamin pembiayaannya melalui JKA tanpa memandang klasifikasi desil.

“Pada prinsipnya, tidak ada masyarakat yang ditinggalkan. Kelompok rentan tetap menjadi prioritas, termasuk mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus,” lanjutnya.

Cara Cek dan Verifikasi Status Desil Anda

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam kategori yang harus beralih ke kepesertaan mandiri atau masih ditanggung oleh JKA, segera lakukan pengecekan status melalui langkah-langkah berikut:

• Kunjungi laman resmi pemerintah Aceh atau BPJS Kesehatan.
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda pada kolom yang disediakan.
• Perhatikan status desil yang muncul di layar.
• Jika status Anda Desil 8, 9, atau 10, dan merasa keberatan, segera lakukan proses sanggah melalui gampong.
• Pastikan untuk memperbarui data Anda dalam periode yang ditentukan untuk menjaga status kepesertaan Anda.

Dengan memahami langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan proaktif dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi dalam skema JKA. Keterlibatan aktif dari masyarakat sangat penting agar setiap individu mendapatkan hak yang seharusnya berdasarkan kondisi ekonomi mereka yang sesungguhnya.